INfrastruktur Saat iniPemerintah akan membangun Palapa Ring sebagai tulang punggung (backbone) bagi sistem telekomunikasi nasional berupa cincin serat optik yang mengelilingi seluruh kepulauan Nusantara menggunakan dana pemerintah dan swasta. Pembangunan Palapa Ring bertujuan mempercepat akses telekomunikasi secara nasional yang tidak terbatas pada backbone sudah ada saat ini.

Infrastruktur lama dengan palapa ringPalapa Ring merupakan jaringan serat optik pita lebar yang berbentuk cincin yang mengitari tujuh pulau, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta delapan jaringan penghubung dan satu cincin besar yang mengelilingi Indonesia baik lewat dasar laut atau pun lewat daratan.

Infrastruktur yang akan menghubungkan 33 provinsi dan 460 kabupaten di Indonesia dengan data kecepatan tinggi dan berkapasitas besar mencapai 320 gigabit per detik (Gbps) hingga 40 terrabit per detik (Tbps) itu bakal dilalui lewat jaringan serat optik bawah laut sepanjang 35.280 kilometer dan serat optik bawah tanah 21.708 kilometer.

Bila tepat waktu, tender prestisius itu bisa dimulai pada Oktober 2007, setelah sebelumnya dimulai dengan penyelesaian dokumen tender pada September 2007.

Setelah penandatanganan kontrak dengan para pemenang tender pada November 2007, pembangunannya bisa dimulai sejak pertengahan-akhir 2008. “Pembangunannya diperkirakan memakan waktu empat atau lima tahun. Jadi kemungkinan selesainya di tahun 2013,” tutur Kabag Umum dan Humas Ditjen Postel Gatot S. Dewa Broto.

Dana yang dianggarkan untuk keperluan megaproyek prestisius Palapa Ring diperkirakan Rp 3 triliun.

Palapa Ring merupakan kelanjutan pengembangan dari Cincin Serat Optik Nasional (CSO-N) yang digagas oleh PT Tiara Titian Telekomunikasi (TT-Tel) sebelumnya. Sebelum Tiara, sebenarnya beberapa perusahaan telekomunikasi seperti Telkom juga telah menggelar jaringan backbone dengan model tersebut termasuk dengan ide Nusantara-21.

Aplikasi tersebut merupakan jaringan kabel kasar bawah laut berbentuk cincin terintegrasi berisi frekuensi pita lebar yang membentang dari Sumatra Utara hingga Papua bagian barat dengan perkiraan panjang sekitar 25.000 km. Setiap cincin akan meneruskan akses frekuensi pita lebar dari satu titik ke titik lainnya di setiap kabupaten. Akses tersebut akan mendukung jaringan serat optik pita lebar berkecepatan tinggi dengan kapasitas 300 Gbps hingga 1.000 Gbps di daerah tersebut.

Selain Internet, Palapa Ring juga bisa mendukung jaringan telekomunikasi tetap dan seluler, termasuk pendidikan jarak jauh (tele edukasi) dan pengobatan jarak jauh (tele kesehatan) secara murah serta siaran TV ke desa-desa. Susilo melanjutkan jaringan itu tidak akan tumpang tindih dengan jaringan backbone yang sebelumnya sudah ada, baik yang diselenggarakan operator maupun pemerintah daerah.

“Palapa Ring justru akan menyatukan backbone-backbone yang telah ada sebelumnya untuk meningkatkan akses informasi serta secara tidak langsung dapat memperkuat ketahanan nasional,” tuturnya.

Selain itu, tambahnya, Palapa Ring juga akan memperlancar implementasi Universal Service Obligation (USO), pemanfaatan e-government, e-education, e-healthy, dan akses Internet oleh siapa saja. Arnold Ph. Djiwatampu, Presdir PT Tiara Telekomunikasi (TT-Tel), mengatakan pihaknya saat ini tengah mengkaji rencana penggelaran Palapa Ring dengan melakukan survei di 20 hingga 30 lokasi di seluruh Indonesia.

Pemerintah menawarkan opsi model bisnis baru untuk mendorong operator yang ingin mengikuti tender Palapa Ring agar fokus membangun di wilayah timur Indonesia (KTI).

“Pemanfaatan jaringan kabel optik di wilayah Indonesia Bagian Timur akan menggunakan model bisnis investasi bersama atau joint investment,” kata Gatot di Gedung Postel Jakarta.

Dijelaskan, model bisnis joint investment merupakan model bisnis di mana infrastruktur dibangun dan dioperasikan bersama oleh setiap operator atau pihak lain yang tergabung dalam konsorsium. Pada model bisnis ini, setiap operator yang terlibat berkewajiban mengeluarkan dana untuk investasi dan operasional sesuai dengan kapasitas jaringan yang dibutuhkan.

Gatot mengungkap, model bisnis itu ditawarkan karena di wilayah KTI sama sekali belum dibangun jaringan kabel optik. Konektivitas dengan wilayah itu selama ini menggunakan jaringan satelit. Sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian barat, jaringan kabel optiknya sudah melebihi kapasitas yang dibutuhkan.

“Tapi tidak seluruh jaringannya terisi. Jadi untuk wilayah barat pembangunan jaringan kabel optik hanya bersifat suplemen saja,” ujarnya.

Alternatif model bisnis untuk wilayah barat berupa sewa kapasitas, di mana infrastruktur kabel optik yang dibangun disewakan kapasitas jaringannya ke operator lain yang pembayaran sewanya dilakukan per tahun.

Selain itu, model bisnis alternatif lain di wilayah barat adalah pembelian hak pakai kapasitas jaringan. Pada model ini, operator yang membutuhkan jaringan kabel optik dapat membeli hak pakai kapasitas dari penyedia jaringan untuk jangka waktu 10-15 tahun. Biaya operasional untuk model bisnis ini ditanggung oleh pembeli hak pakai.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan membentuk konsorsium proyek pembangunan jaringan kabel optik Palapa Ring senilai US$ 1,517 miliar pada Akhir Mei 2007. Proyek itu akan ditenderkan pada Oktober 2007. Pembentukan konsorsium ini merupakan dorongan dari calon investor yang berminat untuk berpartisipasi dalam pembangunan jaringan kabel optik itu.

Proyek Palapa Ring dirancang berdasarkan studi kelayakan untuk menentukan desain optimum terkait dengan kondisi trafik telekomunikasi pada masa yang akan datang. Saat ini kabel optik yang telah ada dibangun oleh PT Telkom Tbk, PT Excelcomindo Pratama Tbk, PT Indosat Tbk, dan PT Comnet Plus (anak perusahaan PT PLN Tbk). Panjang kabel optik yang telah dibangun adalah Sekitar 15.000 kilometer.

Saat ini ada lima calon investor yang secara formal telah menyatakan ketertarikan dengan menyampaikan letter of intent dalam proyek Palapa Ring ini, yaitu PT Bakrie Telecom Tbk, PT Wireless Indonesia, Telkom, PT Aqela Communications, dan PT Potensi Bumi Sakti.

Pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan pemberian insentif berupa Right of Way atau izin untuk menggunakan jaringan infrastruktur lain. Untuk itu, pemerintah akan mengkaji bersama instansi lain yang terkait dengan penyediaan infrastruktur seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Dalam Negeri, Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), PT KAI, dan PT PLN.