aylvia150Yogyakarta – Penetrasi komputer di Indonesia masih terbilang rendah dan berimplikasi pada banyak hal. Pemerintah pun seharusnya mengambil kebijakan yang dibutuhkan, bahkan kalau perlu mencontoh langkah Malaysia.

“Inisiatif yang dilakukan mantan perdana menteri Mahathir Mohammad terbukti meningkatkan penetrasi komputer di Malaysia dengan drastis,” jelas Sylvia W. Sumarlin, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Yogyakarta, Rabu (22/7/2009).

Sylvia menjelaskan, Mahathir meluncurkan program  pengadaan komputer melalui skema jaminan sosial. Jadi dalam kurun waktu tertentu, dana jaminan itu bisa dicairkan oleh masyarakat khusus untuk membeli 1 unit komputer baru.

Dengan skema seperti itu, lanjut Sylvia, penetrasi komputer masyarakat Malaysia meningkat sekitar 200 persen. Otomatis situasi itu menggairahkan industri komputer di sana dan juga industri konten. Manfaat lainnya, skema seperti itu tak terlalu membebani anggaran negara.

“Kami sudah beberapa kali mengajukan pada pemerintah untuk memberlakukan kebijakan yang serupa. Namun belum ada tanggapan,” tukas Sylvia.

Penetrasi komputer yang meningkat memang jadi harapan khusus dari APJII. Sebab dengan tingginya akses komputer, akses internet juga diharapkan meningkat sehingga membuat industri internet kian berkembang.

“Jika perlu, kredit komputer bisa dipermudah seperti kredit motor untuk mendorong industri komputer,” tutur Slvya.

Kebijakan Pemerintah Kurang

Sylvia juga menilai kebijakan konkret yang dilakukan pemerintah dalam mendukung industri TI belum nampak. Bahkan yang ada, masyarakat sulit mendapatkan bantuan dana jika ingin berkecimpung dalam industri TI.

“Pengajuan kredit untuk bidang TI di bank sulit sekali. Alasannya biasanya dianggap tidak berprospek,” tukas Sylvia.

Padahal, banyak orang Indonesia ahli TI dan butuh dana bantuan. Terlebih, industri TI juga menyumbang pendapatan yang tidak sedikit bagi negara. Lalu mengapa tidak menyisihkan sedikit pendapatan itu sebagai kredit bagi masyarakat TI, tanya Sylvia.